Hasil Pencarian
17 hours ago · Sebelum menggelar sidang PHPU Pileg 2024, MK terlebih dahulu menggelar sidang PHPU Pilpres 2024. Hasil sidang sengketa Pilpres 2024, MK pada intinya menolak permohonan yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
17 hours ago · Ahli yang dihadirkan kubu 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) ini turut menerangkan berdasarkan teori kontrak sosial dari John Locke, rakyat punya hak untuk melakukan revolusi mengganti pemerintahan yang dianggap tirani atau pemerintahan yang dipegang untuk kepentingan pribadi.
4 days ago · Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran terbaru mampu mengatasi tantangan jurnalisme dalam ruang digital tanpa mengancam kebebasan berekspresi. "Pers adalah salah satu pilar demokrasi. Jika kebebasan pers dibatasi, artinya kita juga mengekang demokrasi.
2 days ago · Muhaimin received Tempo at the official residence of the Deputy Speaker of the House of Representatives (DPR) in South Jakarta on Monday, May 6.During the conversation that lasted over two hours, the former Manpower and Transmigration Minister shared his notes about the 2024 General Elections, his planned collaboration with Anies, and his relationship with Nahdlatul Ulama’s Central Executive ...
4 days ago · JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik revisi Undang-Undang Penyiaran karena dinilai mengebiri pers dan mengancam kebebasan berekspresi. Menurut dia, RUU Penyiaran sama saja membunuh jurnalisme jika salah satu isi drafnya melarang penyiaran program investigasi.
4 days ago · 16 May 2024 09:34 WIB. TEMPO.CO, Jakarta - Chairman of the National Awakening Party (PKB) Muhaimin Iskandar or Cak Imin said the Broadcasting Law must be designed to face the challenges of journalism in the digital era without threatening freedom of expression.
17 hours ago · Baca Juga : Muhaimin Iskandar Titip Kebebasan Pers ke Prabowo Sebagai Bentuk Penguatan Demokrasi Fajar juga menyayangkan dalam penyusunan RUU Penyiaran, Dewan Pers dan masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan pers yang dinilai melanggar putusan MK NO 91/PUUXXI2020 yang mengamanatkan penyusunan regulasi harus ada keterlibatan masyarakat ...
