Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. 1 day ago · Kasus Dugaan Suap Korupsi Lukas Enembe Rp 11 miliar – terkenal “Sejak 2017 sampai hari ini, PPATK sudah menyampaikan hasil analisis, 12 hasil analisis kepada KPK,” kata Ketua PPATK Ivan saat jumpa pers di Kemenko …

  2. May 8, 2024 · Bagaimana Kisah Lukas Enembe Terjerat Kasus Korupsi hingga Ditahan KPK – Portal Keterbukaan Informasi Publik PPATK. Kasus ini berawal dari 12 laporan hasil analisis yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada KPK tentang … 3 (2 votes) Total Page Visits: 173 - Today Page Visits: 1.

  3. May 8, 2024 · Presiden terpilih Prabowo Subianto sendiri belakangan berencana akan menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40 pos. Makin banyaknya jumlah menteri itu, kata Mahfud, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.

  4. May 8, 2024 · Mahfud mengatakan semakin banyak jumlah menteri. Maka sumber korupsi juga semakin banyak. "Karena semakin banyak (menteri) itu semakin banyak sumber korupsi itu semua anggaran," katanya. Bahkan di Amerika Serikat menurut Mahfud menteri hanya 14. Mahfud mengatakan jika kolusi meluas maka negara akan rusak. "Lalu dibagi-bagi ke dirjen-dirjen unit.

  5. May 8, 2024 · Kasus Korupsi Lukas Enembe, KPK Telisik Penggunaan APBD Papua – Kabar24 – Portal Keterbukaan Informasi Publik PPATK. PPATK juga menemukan transaksi perjudian berupa setoran tunai. Nilai mencapai jutaan dollar Amerika Serikat. Jika dirupiahkan setoran tunai Lukas ke …

  6. May 9, 2024 · Pasalnya, dalam setiap kementerian akan mendapatkan anggaran yang berpotensi membuka celah untuk melakukan praktik rasuah. Hal itu disampaikan Mahfud dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan Ke Depan’, yang ditayangkan YouTube Fakultas Hukum UII, Rabu (8/5/2024).

  7. May 8, 2024 · Mantan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga Pilpres 2024, Mahfud MD, turut menanggapi adanya wacana penambahan 40 menteri atau kementerian di kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Mahfud menilai penambahan kementerian ini justru bisa berdampak negatif, karena sumber korupsi menjadi semakin banyak.