Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. Akbar Tanjung. Ir. Djandji Akbar Zahiruddin Tandjung (lahir 14 Agustus 1945), lebih sering disebut Akbar Tandjung, adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari 1999 hingga 2004. Sebagai anggota Partai Golongan Karya (Golkar), ia juga menjabat sebagai ketua umum partai ...

  2. STUDI KASUS KORUPSI NON-BUDGETER AKBAR TANDJUNG Tugas Mata Kuliah Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana 22 Desember 2012 Disusun Oleh: Sentot E Baskoro – 102.0612.032 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam memahami mata kuliah Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, diperlukan studi kasus yang relevan untuk melihat pokok-pokok Hukum apa yang dapat diterapkan pada ...

  3. Aug 27, 2022 · Ia juga turut menyelidiki keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tandjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Gerakan Lopa yang dahsyat itu sempat dinilai bermuatan politik oleh berbagai kalangan, namun ia pantang mundur. Lopa terus bertekad melanjutkan penyidikan, selama ia masih menjabat sebagai Jaksa Agung.

  4. Jul 23, 2017 · Menurut Akbar, jumlah tindak pidana korupsi e-KTP yang dilakukan Setya Novanto menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun. "Kasus saya Rp40 miliar terkait dengan program mengenai pemberian sembako yang dilakukan oleh yayasan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah melalui pejabat menteri ketika itu," ujarnya. Baca Juga : Setya Novanto ...

  5. May 11, 2017 · Politisi senior Golkar Akbar Tanjung meminta KPK tak usah ragu membuka kasus megaproyek e-KTP. Siapapun yang terlibat kasus tersebut, Akbar meminta segera dibuka agar kasus ini terang benderang. "Seandainya ada indikasi baru berkaitan kasus e-KTP terlepas yang disebut, saya harapkan KPK tidak usah ...

  6. Nov 3, 2017 · Soal kasus meme Novanto, Wakil Ketua Wanhor Golkar Akbar Tandjung berpendapat di negara demokrasi setiap orang berhak menyampaikan pendapat.

  7. Nov 20, 2017 · Merujuk UU MD3, Setya Novantu baru bisa diberhentikan jika ia sudah dinyatakan bersalah dan putusan hukumnya berkekuatan hukum tetap.