Hasil Pencarian
5 days ago · Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.
4 days ago · Mahfud Md menilai larangan ini sebagai langkah mundur bagi kebebasan pers di Indonesia. Ia berharap revisi ini dapat ditinjau ulang demi menjaga kebebasan dan fungsi media dalam demokrasi. Baca Juga: Mahfud Md: Seumur Hidup, Baru Hari Ini Saya Lihat Hakim MK Beri Dissenting Opinion "Kalau begitu, media tidak punya taring lagi," tutupnya.***
5 days ago · Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum tata negara Mahfud Md mengatakan bahwa jurnalis memiliki tugas untuk melakukan investigasi. Hal itu disampaikan Mahfud menyusul adanya adanya larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, sebagaimana yang termuat pada draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran.
5 days ago · Mahfud menekankan sebuah media akan menjadi hebat jika memiliki jurnalis-jurnalis yang bisa melakukan investigasi. Karenanya, Mahfud mengkritik pembahasan revisi terhadap UU Penyiaran yang berpotensi melarang produk jurnalistik investigasi. "Kalau itu sangat keblinger, masa media tidak boleh investigasi, tugas media itu ya investigasi hal-hal ...
5 days ago · Eks Menkopolhukam sekaligus Calon wakil presiden nomor urut 3 Pilpres 2024, Mahfud MD. Mahfud MD mengungkap alasannya pernah menolak RUU MK saat masih Menkopolhukam, karena terkait dengan aturan ...
5 days ago · TEMPO.CO, Jakarta - Mahfud Md, former coordinating minister for politics, legal, and security Affairs, strongly objected to the revision of Law No. 32 of 2002 on broadcasting. He argued that the broadcasting bill, which could potentially curtail investigative journalism, is fallacious as investigative journalism is the job of journalists.
5 days ago · Jakarta: Mahfud MD heran revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan usai dia tak lagi menjabat mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Mahfud pasrah tak bisa berbuat banyak karena perubahan beleid itu terus bergulir.
