Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. 5 days ago · Calon wakil presiden nomor urut 3 yang juga mantan Ketua MK Mahfud MD, Kamis (4/4/2024). TRIBUNNEWS.COM - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tak ...

  2. 5 days ago · Jakarta: Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menolak revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Revisi tersebut dinilai menyandera independensi hakim konstitusi. "Itu juga sebabnya saya menolak, ini mengganggu ...

  3. 5 days ago · Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menkopolhukam Mahfud MD, mengkritik revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang berpotensi melarang produk jurnalistik investigasi. Dia menilai, hal itu merupakan satu kekeliruan karena tugas jurnalis justru melakukan investigasi. Mahfud menjelaskan, sebuah media akan ...

  4. 5 days ago · PIKIRAN RAKYAT - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) berpotensi mengganggu independensi hakim, khususnya terkait dengan aturan peralihan. "Itu juga sebabnya saya menolak, ini mengganggu independensi.

  5. 5 days ago · Padahal, RUU MK sempat ditolak Menko Polhukam sebelumnya, Mahfud Md, saat mewakili Pemerintah di DPR. Penolakan tersebut juga sempat disampaikan Mahfud Md saat menghadiri halal bihalal sekaligus pembubaran resmi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta, Senin, 6 April 2024.

  6. 5 days ago · TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md tak sepakat dengan draf revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan revisi yang berpotensi melarang produk jurnalistik investigasi itu adalah suatu ...

  7. 5 days ago · Rabu, 15 Mei 2024 / 13:46 WIB. INDEKS BERITA. Kritik RUU Penyiaran, Mahfud MD: Keblinger, Masa Media Tidak Boleh Investigasi. Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli. KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengomentari revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang berpotensi melarang produk jurnalistik investigasi.

  1. Orang-orang juga mencari