Hasil Pencarian
Berita Utama
17 hours ago · Namun, Mahfud menilai, revisi UU MK itu cuma merupakan langkah memuluskan jalan politik pihak-pihak tertentu. Apalagi, beberapa waktu terakhir orang sudah banyak membahas tentang desentralisasi yang dilakukan secara diam-diam dan secara halus. "Akhirnya semua ada di satu tangan, nanti ada recalling, independensinya dibatasi.
- Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Ya, Tidak Apa-apa
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan...
- Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Ya, Tidak Apa-apa
17 hours ago · 13. Perbesar. Mantan calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud Md. (Instagram Mahfud Md). Liputan6.com, Jakarta Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memang aneh. Menurut Mahfud ...
17 hours ago · Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna. RUU MK Bakal Dibawa ke Paripurna, Hadi Tjahjanto: Pemerintah Sudah Sepakat. Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan. Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri
17 hours ago · Jakarta, IDN Times - Pakar hukum tata negara Mahfud MD menjelaskan alasannya menolak Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi ( MK) direvisi saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Menurutnya, revisi UU MK tidak ada di dalam prolegnas 2023, tapi justru dibahas parlemen.
17 hours ago · Jakarta: Mahfud MD heran revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan usai dia tak lagi menjabat mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Mahfud pasrah tak bisa berbuat banyak karena perubahan beleid itu terus bergulir.
17 hours ago · TEMPO.CO, Jakarta - Mahfud Md, former coordinating minister for politics, legal, and security Affairs, strongly objected to the revision of Law No. 32 of 2002 on broadcasting. He argued that the broadcasting bill, which could potentially curtail investigative journalism, is fallacious as investigative journalism is the job of journalists.
