Hasil Pencarian
Berita Utama
2 days ago · Namun, Mahfud menilai, revisi UU MK itu cuma merupakan langkah memuluskan jalan politik pihak-pihak tertentu. Apalagi, beberapa waktu terakhir orang sudah banyak membahas tentang desentralisasi yang dilakukan secara diam-diam dan secara halus. "Akhirnya semua ada di satu tangan, nanti ada recalling, independensinya dibatasi.
- Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Ya, Tidak Apa-apa
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan...
- Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Ya, Tidak Apa-apa
2 days ago · Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna. RUU MK Bakal Dibawa ke Paripurna, Hadi Tjahjanto: Pemerintah Sudah Sepakat. Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan. Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri
1 day ago · Mahfud MD menjelaskan penolakan dilakukan terutama berkaitan dengan aturan peralihan Pasal 87 yang dinilainya tidak umum dan berpotensi mengganggu independensi hakim MK. Yakni apabila hakim konstitusi yang sudah 5 tahun atau belum 10 tahun harus dimintakan konfirmasi ke lembaga yang mengusulkan. "Pada waktu itu sedang menjelang Pilpres ...
3 days ago · Pembahasan RUU MK ini dibahas senyap pada masa reses DPR, Senin 13 Mei 2024 kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersiap untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan ...
3 days ago · tirto.id - Mahfud MD mengaku saat dirinya menjabat Menko Polhukam menolak rencana revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Mahfud MD, UU MK merupakan salah satu undang-undang yang ia tolak untuk direvisi sehingga tak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI. "Banyak itu yang saya blok, tapi yang terakhir itu UU ...
3 days ago · Bahkan saat itu, Mahfud MD selaku Menkopolhukam tak menyetujui adanya revisi RUU MK tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa pihaknya sudah berkirim surat ke DPR untuk tidak mengesahkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK). Pengiriman surat itu, jelas Mahfud, pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM.
