Hasil Pencarian
Berita Utama
5 days ago · TEMPO/Subekti. TEMPO.CO, Jakarta - Mantan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 Mahfud Md ., mengatakan gelagat kecurangan Pemilu belakangan ini sudah bergeser kembali bersifat vertikal atau melibatkan pemerintah atau penguasa. “Tren kecurangan pemilu belakangan ditengarai sudah bergeser kembali menjadi vertikal, melalui mobilisasi ...
- Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik ...
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, partainga...
- Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber ...
Mahfud pun menuturkan, jumlah menteri di Indonesia dari era...
- Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik ...
5 days ago · SLEMAN, KOMPAS – Mahfud MD revealed that the discourse on adding ministers to the next government cabinet is not healthy for the nation's future. The current number of 34 ministries, as regulated by Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, is considered sufficient.
3 days ago · REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menilai kecurangan pada dasarnya selalu ada dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Namun, Mahfud berpendapat untuk 2024 kecurangan pemilu kembali bergeser dari vertikal ke kecurangan horizontal. "Sampai 2014 kecurangan itu selalu horizontal antarkontestan, pemerintah ...
5 days ago · Rabu, 08 Mei 2024 17:10 WIB. Mahfud Md di UII, Sleman, Selasa (30/4/2024). Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja. Sleman - Cawapres di Pilpres 2024, Mahfud Md menganggap Pemilu 2024 telah selesai secara hukum. Namun, menurut Mahfud, Pilpres 2024 secara politik masih belum usai. " (Pilpres 2024) Selesai secara hukum. Secara politik, belum.
4 days ago · REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) periode 2019-2024 sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengaku, menerima vonis Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai produk pengadilan yang final dan mengikat. Meski begitu, Mahfud memiliki sejumlah catatan penting untuk perbaikan sistem pemilu ke depan.