Hasil Pencarian
3 days ago · Mahfud MD saat menemui wartawan usai menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Agama dan Negara dalam Diskursus Keindonesiaan Kontemporer di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Selasa (30/04/2024). (KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA)
3 days ago · Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku kini tidak bisa menghalangi siapa pun pihak yang ingin melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, Mahfud tetap berpegang pada keyakinannya bahwa revisi tersebut berisiko mengganggu independensi hakim konstitusi.
3 days ago · Liputan6.com, Jakarta Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memang aneh.
2 days ago · Mahfud MD menjelaskan penolakan dilakukan terutama berkaitan dengan aturan peralihan Pasal 87 yang dinilainya tidak umum dan berpotensi mengganggu independensi hakim MK. Yakni apabila hakim konstitusi yang sudah 5 tahun atau belum 10 tahun harus dimintakan konfirmasi ke lembaga yang mengusulkan. "Pada waktu itu sedang menjelang Pilpres ...
3 days ago · Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna. RUU MK Bakal Dibawa ke Paripurna, Hadi Tjahjanto: Pemerintah Sudah Sepakat. Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan. Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri
3 days ago · Jakarta: Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menolak revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Revisi tersebut dinilai menyandera independensi hakim konstitusi. "Itu juga sebabnya saya menolak, ini mengganggu ...
3 days ago · Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum tata negara Mahfud Md mengatakan bahwa jurnalis memiliki tugas untuk melakukan investigasi. Hal itu disampaikan Mahfud menyusul adanya adanya larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, sebagaimana yang termuat pada draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran.
