Hasil Pencarian
Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A. (lahir 8 April 1960) adalah seorang politikus Indonesia dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2014–2019 dan 2019–2024.
- youtube.com
Eksklusif, Belajar dari Pilkada Jakarta 2017 Kali ini Hidayat Nur Wahid Tegaskan PKS Harus Dapat
15 Jul 2024
48 Tampilan
Nov 6, 2019 · Wakil Ketua MPR RI 2014 – 2019 dan 2019-2024. Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera 2015-2020 dan 2020-2025. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI. 2012 – 2014. Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI, 2009 – 2012. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia 2004 – 2009.
Hidayat Nur Wahid (born 8 April 1960 in Klaten, Central Java) was the Speaker of Indonesia People's Consultative Assembly ( Majelis Permusyawaratan Rakyat /MPR) for the 2004–2009 period. He resigned as the leader of Prosperous Justice Party ( Partai Keadilan Sejahtera /PKS) on 11 October 2004.
Berita Utama
Jul 2, 2024 · Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan, hubungan partainya dengan PDIP sangat baik dan tidak seburuk yang publik kira. Oleh karena itu menurutnya, PKS dan PDIP bersama di Pilkada Jakarta bukanlah hal mustahil.
1 day ago · Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah mengumumkan secara resmi dukungan untuk Anies Baswedan sebagai cagub yang berpasangan dengan Sohibul Iman (AMAN). Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Lc, MA, mereka memang baru punya 18 suara, masih dibutuhkan 4 suara lagi sebagai syarat minimal untuk mengusung pasangan cagub dan cawagub ...
Oct 25, 2017 · “Dari dulu tidak ada namanya pemilih PKS dari HTI. Mengapa? Karena memang HTI tidak ikut demokrasi, tidak ikut pemilu, tidak ikut pilkada,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nur Wahid saat dihubungi Tirto, Rabu (25/10).
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang berasal dari PKS belum melihat keperluan mendesak terkait wacana pembentukan polisi parlemen. Jika memaksakan keberadaan Polisi Parlemen, Hidayat khawatir DPR bakal dicap jelek oleh masyarakat.
