Hasil Pencarian
Jun 16, 2022 · Penyebab Sengketa Pajak. PADA umumnya, sengketa pajak terjadi ketika pelaksanaan pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang kemudian memicu perbedaan perhitungan pajak atau perbedaan interpretasi aturan antara wajib pajak dan otoritas pajak (Butani, 2016).
Dec 5, 2022 · Berikut penggolongan, penyebab, dan proses persidangan sengketa pajak: A. Penggolongan Sengketa Pajak. 1. Sengketa Formal. Sengketa Formal timbul apabila fiscus atau wajib pajak / atau keduanya tidak memenuhi prosedur atau tata cara yang di tetapkan dalam undang-undang perpajakan dan undang-undang pengadilan pajak. 2. Sengketa Material.
May 11, 2024 · Sengketa pajak adalah ketidaksepakatan antara wajib pajak (WP) dan lembaga perpajakan, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terkait dengan kewajiban perpajakan, penghitungan pajak, atau penafsiran aturan perpajakan.
Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan ...
Dengan memahami cara mengidentifikasi masalah dan risiko perpajakan serta langkah-langkah yang harus diambil untuk menghadapi sengketa pajak, wajib pajak dapat mengatasi sengketa dengan lebih efektif dan menjamin terciptanya keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak.
Feb 21, 2024 · Sengketa pajak adalah pertikaian yang timbul antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Penyebabnya hasil dari keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Nov 30, 2023 · Sengketa pajak bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti: Adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Ditjen Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Namun, wajib pajak merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum yang memang diperbolehkan oleh UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
