Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. Jan 5, 2021 · Kasus sengketa pajak Rp 3,06 triliun antara PGN dan DJP Kemenkeu terkait transaksi yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013. Seperti apa kronologinya?

  2. Nov 30, 2023 · Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebenarnya telah mengatur cara penyelesaian sengketa pajak. Artikel kali ini pun akan mengulas poin-poin penting seperti cara melakukan gugatan, banding serta istilah-istilah dalam pengadilan pajak yang sebaiknya diketahui wajib pajak.

  3. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan ...

  4. Pajak Nomor KEP-05534/NKEBAVPJ.32/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 006893.99/2021/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

  5. Jan 4, 2021 · Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Menteri BUMN Erick Thohir bakal melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) demi menyelesaikan sengketa pajak antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

  6. Jun 17, 2022 · Sengketa pajak terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 1. Keberatan dapat diajukan kepada Dirjen Pajak oleh Wajib Pajak atas suatu: a. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. b. Surat keterangan pajak untuk kurang bayar tambahan atau SKPKBT. c. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. d. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. e.

  7. JAKARTA, DDTCNews- Sengketa pajak merupakan risiko umum yang kerap dihadapi oleh perusahaan selaku wajib pajak. Sebab-sebab sengketa pajak bervariasi, mulai dari perbedaan penafsiran terhadap peraturan pajak hingga ketidaksesuaian antara perhitungan pajak dan hasil pemeriksaan otoritas pajak.

  1. Orang-orang juga mencari