Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. Jun 13, 2023 · Kami berharap MK akan meneruskan tradisi demokrasi dan tradisi masyarakat demokrasi, serta tradisi pemilu demokratis atau demokrasi dalam pemilu. style news. Jumat, 5 ...

  2. Jun 15, 2023 · Fahri meyakini MK akan memutuskan sistem Pemilu 2024 tetap terbuka, karena masyarakat demokrasi adalah masyarakat yang terbuka. "Membuat sistem tertutup adalah langkah awal mengembalikan Indonesia kepada masa kelam. Segelitir elite percaya, bahwa komunisme yang ada contoh suksesnya di negara lain bisa diadopsi.

  3. Apr 22, 2024 · Semua pihak seyogianya siap menghormati apa pun putusan MK. Suasana saat digelar sidang lanjutan perkara sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). JAKARTA, KOMPAS - Keabsahan kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden 2024 akan ditentukan pada Senin (22/4/2024) ini.

  4. May 26, 2023 · Menanggapi Putusan MK tersebut, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Jujat (26/52023) mengatakan, secara umum keputusan MK ini sangat terkait dengan perubahan Undang-Undang (UU) KPK yang menegaskan bahwa KPK dalam pelaksanaan tugasnya berada di ranah eksekutif.

  5. Jun 7, 2024 · ANTARA. Bagikan: JAKARTA- Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Erfandi mengapresiasi putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), untuk sengketa pemilihan legislatif Pemilu 2024. "Saya berharap putusan MK yang terjadi di Tarakan Kalimantan Utara, Indragiri Hulu, dan Gorontalo yang mengabulkan gugatan PPP, dihormati dan harus ...

  6. Dec 15, 2020 · Pengacara Fahri Hamzah menyebut putusan MA tersebut hanya membatalkan ganti rugi yang harus dibayarkan PKS kepada kliennya sebesar Rp 30 miliar. "Kami membaca dari media bahwa putusan itu ...

  7. Fahri menyebut, ambang batas tersebut hanya membuat jarak dengan rakyat. Adapun Fahri merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan ambang batas parlemen 4 persen harus diubah sebelum 2029. "Jadi di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold, sebenarnya presidential threshold juga harus dihapuskan. Karena itulah ...