Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. About Press Copyright Contact us Creators Press Copyright Contact us Creators

  2. Jun 13, 2023 · JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan memutuskan perkara tentang sistem Pemilu 2024 pada Kamis (15/6/2023) lusa. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah bergarap bahwa hakim MK akan meneruskan tradisi demokrasi terbuka. "Kami di Partai Gelora sangat berharap bahwa para Hakim kita yang mulia ...

  3. Oct 15, 2018 · Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pun ikut berkomentar soal Esemka. Apa kata Fahri? Fahri Hamzah: Jangan-jangan Esemka Cuma Diimpor Terus Distempel. 0 komentar.

  4. Jun 16, 2023 · “Artinya sejak dibacakan, putusan MK langsung berlaku,” kata Fahri melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (16/6). Pernyataan Fahri ini juga untuk menjawab pertanyaan publik soal apakah pimpinan KPK diperpanjang sesuai putusan MK atau tetap dilakukan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih pimpinan KPK yang baru.

  5. Apr 24, 2024 · Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak gugatan sengketa penetapan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon (paslon) 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menandakan kompetisi sudah usai.

  6. “Kami berharap MK akan meneruskan tradisi demokrasi dan tradisi masyarakat demokrasi, serta tradisi pemilu demokratis atau demokrasi dalam pemilu. Karena sesungguhnya, kalau kita bicara tradisi demokrasi, maka tradisinya adalah masyarakat terbuka dan pemilu terbuka,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/6/2023).

  7. putusan3.mahkamahagung.go.id › direktori › putusanDirektori Putusan

    Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Putusan Nomor 02/PUT/MT-PKS/2016 tentang pemberhentian Penggugat dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 11 Maret 2016 ;8. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 01 April 2016 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai ...