Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. Jun 12, 2024 · Mahfud Md memberikan kuliah umum di Sekolah Hukum PDIP. Sekolah hukum itu diikuti oleh caleg yang terpilih baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Mahfud Md saat memberi sekolah hukum caleg PDIP menilai terjadi pergeseran kondisi hukum di Indonesia saat ini, dari the rule of law menjadi ...

  2. Oct 18, 2023 · Indonesia’s Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Mahfud MD (left) gives a thumbs up on Oct 18, 2023 after being announced as Central Java governor Ganjar Pranowo's ...

  3. Feb 1, 2024 · JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisi di Kabinet Indonesia Maju (KIM). Mahfud resmi menanggalkan jabatannya usai memberikan surat permhonan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Sekretariat Negara Pratikno di ...

  4. Jan 7, 2024 · Mahfud MD merespon penghargaan ini dengan sikap rendah hati. Baginya, apa yang telah dilakukannya adalah bagian dari tugas rutin dalam mendorong penegakan hukum. 3. Menduduki Peran Penting di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Berikut rangkuman karier Mahfud MD sepanjang hidupnya: Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta (sejak tahun ...

  5. Profil Hakim. Moh. Mahfud MD. H Moh Mahfud MD lebih dikenal sebagai staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi Prof Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Wakil Ketua Umum ...

  6. May 25, 2023 · Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendengar kabar bahwa ada tiga partai politik yang menerima aliran dana dari kasus korupsi 'base transceiver ...

  7. Oct 23, 2019 · Mahfud MD terpilih menggantikan hakim Konstitusi Achmad Roestandi yang memasuki masa purna tugas. Pelantikannya menjadi Hakim Konstitusi terhitung sejak 1 April 2008, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14/P/Tahun 2008, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2008.

  1. Orang-orang juga mencari