Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. 5 days ago · PR SUBANG - DPR RI hari ini resmi menutup masa sidang V tahun sidang 2023-2024. Dalam pidato penutupan masa sidang, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini mengenai keadilan bagi rakyat yang harus viral terlebih dahulu baru bisa didapatkan.

  2. 3 hours ago · Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti proses penyusunan peraturan baru untuk perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang saat ini tengah digodok Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Puan meminta aturan yang dibuat harus mengutamakan keamanan dan perlindungan masyarakat. “OJK harus tegas dalam menyusun aturan tentang pinjaman online dan utamakan perlindungan juga …

  3. 4 days ago · Momen menghadiri sidang paripurna dengan salah satu agenda mendengar pidato Ketua DPR RI, Puan Maharani diunggah Krisdayanti di akun Instagram terverifikasi, Kamis (11/7/2024). “ Pagi ini penutupan sidang paripurna dengan agenda pidato ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ,” pemilik album Sayang dan Cahaya ...

  4. 1 day ago · Puan menilai Pemerintah, dalam hal ini OJK, harus tegas dalam menegakkan aturan yang menjaga agar konsumen pinjol dibatasi cara dan angkanya. Data Statistik Fintech Lending OJK tahun 2023 menemukan mayoritas nasabah pinjol adalah generasi muda, terutama dari kelompok usia 19 sampai 34 tahun. Para generasi Z dan Milenial tercatat sebagai ...

  5. 5 days ago · FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani tak ingin pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) justru menyalahi Undang-Undang Dasar 1945. Dia pun belum bisa memastikan bahwa Wantimpres akan berubah nomenklatur menjadi Dewan ...

  6. 5 days ago · KETUA DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena keadilan yang didapat melalui viralitas dalam pidato penutupan sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024). .Puan menekankan bahwa fenomena “No Viral, No Justice” menunjukkan tantangan besar bagi para pemangku kebijakan di Indonesia. Kritik terhadap Respons Lamban Pemerintah