Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. Mar 29, 2018 · TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, dituntut 16 tahun penjara dan ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP ). "Agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan ...

  2. Jul 18, 2021 · Kilas Balik Ulah Setya Novanto: Sel Mewah hingga Ketahuan Bawa Ponsel. Kelakuan koruptor mega korupsi proyek e-KTP Setya Novanto kembali disorot karena foto viral di media sosial yang ...

  3. Apr 24, 2018 · JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto akan menghadapi sidang pembacaan putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4/2018). Novanto merupakan terdakwa keempat yang diadili dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

  4. Dec 28, 2017 · Akhirnya, Novanto menjalani sidang perdananya sebagai terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP pada 13 Desember 2017.

  5. Aug 18, 2023 · TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 237 napi korupsi di Lembaga Pemasyarakatan alias Lapas Sukamiskin, Bandung mendapat remisi dalam memperingati HUT ke-78 RI pada Kamis, 17 Agustus 2023. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya adalah narapidana tindak pidana korupsi Setya Novanto atau Setnov dan Eks Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

  6. JAKARTA, Kompas.com. Dua Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Irman dan Sugiharto membantah keterangan Ketua DPR RI Setya Novanto yang bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).10. rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Sela.

  7. Oct 15, 2018 · 15 Oktober 2018. Bacaan 2 Menit. Setya Novanto. Foto: RES. Dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) menjadi salah satu kasus korupsi yang menggemparkan karena besarnya kerugian negara yang terjadi yakni senilai Rp2,3 triliun. Bukan hanya itu, kasus ini juga menyeret sejumlah pejabat baik dari pemerintah maupun DPR.