Hasil Pencarian
Sep 5, 2022 · Liputan6.com, Jakarta - Suharso Monoarfa resmi diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Adapun keputusan itu disebut merupakan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Serang, Banten, Minggu 4 September 2022.
Selain itu, ia juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan pada 20 Maret 2019 menggantikan Romahurmuziy dan terpilih secara aklamasi dalam Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan sebagai Ketua Umum PPP pada tanggal 19 Desember 2020.
Dec 20, 2020 · (Acep Nazmudin) JAKARTA, KOMPAS.com - Suharso Monoarfa terpilih secara aklamasi dalam Muktamar IX PPP 2020 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/12/2020). Terpilihnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu mengantarkannya untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan di partai berlambang Ka'bah tersebut.
Sep 5, 2022 · Suara.com - Suharso Monoarfa kini harus gigit jari usai beberapa majelis partai memutuskan untuk mencopot jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ). Keputusan majelis partai tersebut merupakan respons terhadap beberapa kegaduhan yang terjadi terkait sosok politisi tersebut.
Jan 29, 2021 · JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa mengumumkan susunan kepengurusan partai periode 2020-2025, Kamis (28/1/2021) malam. Menurut Suharso, kepengurusan disusun berdasarkan tiga kategori, yaitu kerja elektoral, fungsional, dan manajemen organisasi.
Sep 6, 2022 · KOMPAS.com - Suharso Monoarfa diberhentikan dari posisi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ), Senin (5/9/2022). Pemberhentian Suharso merupakan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dihadiri pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP.
Sep 5, 2022 · Pimpinan Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan DPP PPP memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP. Keputusan itu juga atas kesepakatan Mahkamah Partai PPP atas usulan 3 Pimpinan Majelis PPP.
