Hasil Pencarian
22 hours ago · TEMPO.CO, Jakarta - Eks Penyidik KPK Novel Baswedan turut mengomentari adanya pegawai KPK yang bermain judi online. Menurutnya, itu adalah pelanggaran etik berat dan berujung pidana. "Judi online itu kejahatan dan berdampak merusak mental atau psikis terhadap orang main, mesti diusut," ujar Novel Baswedan kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.
- Novel Baswedan Cs Terhambat Maju Jadi Pimpinan KPK, Pakar Hukum: MK ...
TEMPO.CO, Jakarta - Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan...
- Novel Baswedan Cs Terhambat Maju Jadi Pimpinan KPK, Pakar Hukum: MK ...
Jun 18, 2024 · Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik.
6 days ago · TEMPO.CO, Jakarta - Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan dan sebelas mantan penyidik lainnya mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang KPK ihwal batas usia yang disyaratkan sebagai pendaftaran calon pimpinan.
Jun 24, 2024 · Jakarta: Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tidak sepakat dengan Komisioner Lembaga Antirasuah Alexander Marwata yang menyebut operasi tangkap tangan hanya hiburan. Dia menilai upaya paksa itu merupakan kunci membuka kasus besar.
Jun 28, 2024 · Novel Baswedan dan rekan-rekannya mengajukan permohonan uji materi agar aturan batas usia bisa berubah sebelum pendaftaran calon pimpinan KPK periode 2024-2029 ditutup pada 15 Juli 2024.
Jun 25, 2024 · JAKARTA - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tak setuju jika bekas kantornya meninggalkan operasi tangkap tangan (OTT) dan menganggapnya sebagai hiburan. Penindakan yang senyap itu justru bisa jadi pintu mengungkap kasus besar.
Jun 27, 2024 · Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama IM57+ Institut — perkumpulan eks pegawai KPK korban TWK — mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta peninjauan ulang atas Pasal 29 huruf e UU Tipikor.
