Hasil Pencarian
Jun 27, 2024 · Novel Baswedan dan 11 mantan penyidik KPK mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Mereka ingin memperbaiki kondisi KPK yang semakin mengkhawatirkan dan meningkatkan kembali kepercayaan publik pada lembaga tersebut. Pendaftaran dibukan hingga 15 Juli 2024 untuk semua warga negara yang berminat.
21 hours ago · Sebelumnya, Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nawawi Pomolango membenarkan ada pegawainya yang bermain judi online. Terdapat sekitar 17 pegawai KPK yang terlibat judi online tersebut. "Iya, tapi ternyata sebagian bukan lagi di kami, sudah berhenti," kata Nawawi kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.
Jun 29, 2024 · TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berencana mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan di lembaga antirasuah tersebut. Tak terkecuali eks penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Para mantan pegawai KPK itu adalah mereka yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK dan dipecat pada 2021 lalu.
Jun 24, 2024 · JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menyebut operasi tangkap tangan bisa mengungkap korupsi skala besar. Pernyataan itu Novel sampaikan guna mengkritik Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang melihat OTT tak ubahnya seperti hiburan bagi masyarakat karena koruptor sudah semakin pintar.
Jun 28, 2024 · Mantan penyidik KPK yang mendapat teror siraman air keras, Novel Baswedan juga disebut akan mendaftar. Kemudian, nama lainnya yakni Budi Agung Nugroho, Andre Dedy Nainggolan, Herbert Nababan, Rizka Anungnata, Andi Abd Rachman Rachim, Juliandi Tigor Simanjuntak.
Jun 24, 2024 · Jakarta: Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tidak sepakat dengan Komisioner Lembaga Antirasuah Alexander Marwata yang menyebut operasi tangkap tangan hanya hiburan. Dia menilai upaya paksa itu merupakan kunci membuka kasus besar.
Jul 1, 2024 · TEMPO.CO, Jakarta - Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan dan sebelas mantan penyidik lainnya mengajukan uji materiil UU KPK ke Mahkamah Konstitusi tentang batas usia pendaftaran calon pimpinan.
