Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. May 4, 2024 · SURABAYA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Muhaimin Iskandar mewanti-wanti calon kepala daerah yang bakal diusung oleh partainya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini berkaca dari berulangnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bupati Sidoarjo selama 24 tahun terakhir.

  2. 4 days ago · Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Berkas penyidikan kini telah dilimpahkan ke tim jaksa. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik telah menyerahkan tiga orang tersangka dalam ...

  3. May 7, 2024 · Dari rumah Muhaimin, KPK mengamankan berbagai dokumen, termasuk alat elektronik yang diduga dapat menjelaskan perbuatan dari para tersangka dalam perkara ini. Namun jangan salah terka. Muhaimim yang jadi tersangka korupsi ini bukanlah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang juga Cawapres Anies Baswedan di Pilpres lalu.

  4. May 5, 2024 · ERA.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta kepada semua Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) yang akan diusung PKB Jatim untuk tidak terlibat korupsi, jika nantinya terpilih.

  5. May 8, 2024 · JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah menetapkan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali (AMA) alias Gus Muhdlor sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan yang bersangkutan di Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK selama 20 hari pertama sejak Selasa (7/5/2024).

  6. May 18, 2024 · 18 May 2024 13:07 WIB. TEMPO.CO, Jakarta - The National Awakening Party (PKB) is at a crossroads after the Constitutional Court rejected their petition to investigate alleged fraud in the 2024 presidential election. The party led by Muhaimin Iskandar is now faced with the choice of either forming a coalition with the President-elect, Prabowo ...

  7. 5 days ago · Jakarta: Pemotongan gaji pekerja Indonesia untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai respons negatif. DPR berencana memanggil pemerintah terkait hal ini. "Tentu kita ingin memanggil semua pihak terkait," kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.