Hasil Pencarian
10 hours ago · Dalam foto tersebut, terlihat Rudy Mas’ud bersama Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Murdiono. Hal tersebut, mengundang berbagai spekulasi. Isu mengenai kemungkinan PPP bergabung dalam koalisi Rudy Mas’ud-Seno Aji menjadi perbincangan. Banyak pihak bertanya-tanya apakah ...
10 hours ago · Gosip itu diperkuat dengan beredarnya poto Rudy Mas`ud dan istri bersama pengurus Partai Kabah, seperti Muhammad Romahurmuziy serta Ketua DPW PPP Kaltim Gamalis. Ihwal isu itu, Rudy Mas`ud yang ditemui awak Kaltim Post dalam kunjungan kerjanya selaku DPR RI di Universitas Mulawarman, Samarinda menyanggah kabar burung itu.
Jun 19, 2024 · Usai Dinyatakan Sembuh, Romahurmuziy Diperiksa KPK . Mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy menjalani pemeriksaan di Gedung KPK di Jakarta, Jumat, ... nasional 15 Juni 2019 08:02 WIB
Jun 20, 2024 · Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini menyebut, walaupun salah satu pimpinan majelis tidak dapat hadir secara langsung yaitu Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Romahurmuziy atau Rommy. Namun, kesepakatan ini telah bulat dan diikuti bersama.
Jun 25, 2024 · Kasus ini menjerat Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy yang ditangkap dalam proses OTT KPK pada 15 Maret 2019. Romy, panggilan akrabnya, terima suap secara bertahap senilai Rp 255 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.Juga, uang dari mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi sebesar Rp 50 juta.
Jun 19, 2024 · Surat tertanggal 1 Mei 2024 itu dibubuhkan empat tanda tangan petinggi dewan majelis, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptoherijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Romahurmuziy.
Jun 18, 2024 · Jakarta (ANTARA) - Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dipimpin Plt. Ketua Umum Mardiono untuk segera menggelar muktamar pada tahun ini lantaran gagal membawa partai berlambang Kabah ke DPR RI.
