Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. Dec 17, 2020 · Airlangga Hartarto yang lahir di Surabaya pada 1 Oktober 1962 adalah anak dari pasangan (alm) Ir. Hartarto Sastrosoenarto dan R. Hartini Soekardi. Ayahnya merupakan orang kepercayaan Presiden Soeharto dalam kabinet pemerintahan Orde Baru. Sementara sang ibu merupakan puteri dari Didi Soekardi, seorang pengusaha dan pejuang kemerdekaan dari ...

  2. Dec 22, 2023 · Responding to various challenges faced by the Indonesian economy, Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto continues to echo optimism in regard to the strength of the national ...

  3. Jul 17, 2023 · Airlangga Hartarto dikenal sebagai ketua umum partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019-2024 di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo-K.H Ma’ruf Amin. Airlangga lahir pada 1 Oktober 1962, Surabaya.

  4. Oct 25, 2022 · Airlangga Hartarto, Indonesia's Coordinating Minister for Economic Affairs, wearing a protective mask reacts during an interview with Reuters at the Presidential Palace in Jakarta, Indonesia ...

  5. Anak. 5, termasuk Airlangga Hartarto. Alma mater. Institut Teknologi Bandung. Profesi. Politikus. Sunting kotak info • L • B. Dr. Ir. Hartarto Sastrosoenarto (30 Mei 1932 – 14 Mei 2017) adalah politisi Indonesia yang menjabat Menteri Perindustrian pada Kabinet Pembangunan IV (1983–1988) dan V (1988–1993) serta Menteri Koordinator ...

  6. Apr 28, 2024 · Dalam Keppres tersebut, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD. Sebelumnya, menindaklanjuti intensi Pemerintah Indonesia, Dewan OECD telah memutuskan membuka diskusi aksesi dengan Indonesia sejak 20 Februari 2024.

  7. Jul 25, 2023 · KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belakangan mendapat sorotan lantaran diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi. Pemeriksaan ini terkait dengan kasus ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang kini tengah menyeret sejumlah nama. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 6,47 triliun.

  1. Orang-orang juga mencari