Hasil Pencarian
Jul 8, 2024 · Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang," tulis Mahfud MD seperti dikutip dari akun X atau Twitternya @mohmahfudmd, Senin (8/7/2024). "Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU ...
Jul 8, 2024 · Mahfud MD terkejut dengan fasilitas mewah anggota KPU 2022-2027, termasuk jet pribadi dan permintaan wanita penghibur. Mahfud menyarankan agar Hasyim Asy'ari dan enam komisioner lainnya dicopot, tanpa menunda pilkada pada November mendatang. Feri Amsari menilai hak angket bisa membongkar bobroknya penyelenggaraan Pemilu 2024 jika digulirkan.
4 days ago · JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan calon wakil presiden Mahfud MD menegaskan bahwa pernyataan dirinya yang mengakui kekalahan di Pilpres 2024, bukan untuk mengoreksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan Mahfud ketika pesan dalam ceramahnya di Masjid Istiqlal dikaitkan dengan pernyataan Megawati yang masih mengungkit soal ...
4 days ago · Mahfud MD menyebut 7 terpidana kasus vina harus bebas setelah Pegi Setiawan menang praperadilan. SURYA.co.id - Bebasnya Pegi Setiawan dari status tersangka kasus Vina Cirebon bisa berdampak pada 7 terpidana yang telah divonis hukuman seumur hidup. Menurut Mantan Menkopolhukam Mahfud MD, 7 ...
4 days ago · Pilpres 2024 Mahfud MD: Saya Merasa Lebih Baik dari Prabowo-Gibran, tapi Rakyat Lebih Percaya Prabowo Eks calon wakil presiden (cawapres), Mahfud MD, mengeklaim lebih unggul dibandingkan Prabowo ...
Jul 8, 2024 · DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud dikutip Senin (8/7/2024). Dia menegaskan, komisioner KPU kini sudah tidak pantas lagi untuk mengurusi penyelenggaraan Pilkada. Karenanya, pergantian mereka perlu menjadi pertimbangan. "Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan ...
Jul 8, 2024 · TRIBUN-PAPUA.COM, JAKARTA – Mahfud MD melalui akun X pribadinya menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini imbas dari terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asy'ari yang berujung sanksi pemecatan dari Ketua KPU. “Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara ...
