Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A. (lahir 8 April 1960) adalah seorang politikus Indonesia dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2014–2019 dan 2019–2024.

  2. Nov 6, 2019 · Wakil Ketua MPR RI 2014 – 2019 dan 2019-2024. Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera 2015-2020 dan 2020-2025. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI. 2012 – 2014. Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI, 2009 – 2012. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia 2004 – 2009.

  3. Feb 21, 2024 · REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta II, berdasarkan real count sementara KPU. Hidayat menjadi satu-satunya caleg dengan raihan suara di atas 40 ribu di 'dapil neraka' itu.

  4. Hidayat Nur Wahid (born 8 April 1960 in Klaten, Central Java) was the Speaker of Indonesia People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR) for the 2004–2009 period. He resigned as the leader of Prosperous Justice Party (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) on 11 October 2004.

  5. Dec 15, 2020 · JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid bersyukur Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan partainya terkait ganti rugi Rp 30 miliar dalam kasus pemecatan Fahri Hamzah.

  6. Nov 17, 2019 · TEMPO,CO, Jakarta-Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menceritakan tentang karakter partainya yang tidak kaku. Bukti karakter ini ialah PKS pernah berkoalisi dengan beragam partai di Indonesia, termasuk Partai Damai Sejahtera yang merupakan partai berasas Kristen.

  7. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang berasal dari PKS belum melihat keperluan mendesak terkait wacana pem­bentukan polisi parlemen. Jika memaksakan keberadaan Polisi Parlemen, Hidayat kha­watir DPR bakal dicap jelek oleh masyarakat.