Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. 13 hours ago · Suara.com - Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD khawatir bila jumlah kementerian ditambah akan memperluas area korupsi. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast miliknya yang dilihat Suara.com pada Kamis (23/5/2024). "Saya kira mudah menyimpulkan itu. Saya kira begini, dari 34 kementerian ini kecuali kemenko.

  2. 13 hours ago · Mahfud: RUU MK Diduga untuk Setir Hakim Agar Ikut Skenario, Tidak Macam-macam. Mahfud MD di UII Yogyakarta, Rabu (22/4/2024). Foto: Dok. Istimewa. Mahfud MD menolak keras revisi UU Mahkamah Konstitusi. Bahkan pembahasan RUU MK sempat mandek ketika ia masih menjabat Menko Polhukam.

  3. 13 hours ago · Sleman, IDN Times - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD yakin RUU MK tetap bakal disahkan di tengah sorotan terhadap sejumlah pasalnya yang dianggap kontroversial. "Hampir dipastikan sudah nanti akan disahkan," kata Mahfud usai jadi pembicara di UII, Sleman, Rabu (22/5/2024).

  4. 13 hours ago · JAKARTA - Mahfud MD, yang pernah menjadi cawapres nomor urut 3 pada Pilpres 2024 lalu, mengungkapkan keraguan bahwa pengesahan revisi UU MK yang mencakup beberapa pasal yang kontroversial dapat dihindari. Mahfud mengatakan bahwa dalam sejarah perundangan, hampir tidak ada kasus di mana RUU ditolak setelah melewati rapat pembahasan tingkat satu.

  5. 13 hours ago · REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menilai area-area korupsi akan semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah kementerian-kementerian di Indonesia. Sebab, Mahfud mengingatkan sekarang saja dengan jumlah 34 kementerian hampir tidak ada kementerian yang tidak memiliki kasus korupsi.

  6. 13 hours ago · "Kalau menghidupkan lagi Dewan Pertimbangan Agung menurut saya terlalu berlebihan, hanya untuk satu orang lalu dibentuk lembaga negara sendiri yang sudah dianggap tidak tepat lalu dihidupkan lagi," kata Mahfud, Rabu (22/5/2024). #mahfud #dpa. Video editor: Dawud Majid. Baca Juga: Mahfud MD Tolak Revisi UU Mahkamah Konstitusi, Ini Alasannya

  7. 13 hours ago · Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengingatkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terkait j Kamis, 23 Mei 2024 Network

  1. Orang-orang juga mencari