Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. Jun 25, 2024 · Sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut, dilansir dari Antara, berdasarkan keterangan Pengadu dan saksi-saksi, serta memeriksa dokumen-dokumen, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet terbukti melanggar kode etik terkait pernyataannya yang mengklaim seluruh partai politik menyetujui dilakukannya amendemen UUD 1945.

  2. mpr.go.id › vr › 307MPR RI

    Jun 27, 2024 · Rapat Konsultasi antara Pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo, Ketua MPR RI Bamsoet Pastikan Sidang Tahunan MPR 16 Agustus di Jakarta dan Peringatan Proklamasi 17 Agustus Hybrid di IKN dan Istana Jakarta Jumat, 28 Juni 2024 17:00 WIB

  3. Jun 25, 2024 · Kronologi Ketua MPR Bambang Soesatyo dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI hingga diputuskan langgar etik, kena sanksi ringan.

  4. Jun 25, 2024 · JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet terbukti melanggar kode etik anggota DPR imbas berbicara tentang wacana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Keputusan tersebut dibacakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (24/6/2024) pagi setelah sidang pembacaan putusan digelar.

  5. 1 day ago · Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam celah pelanggaran dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Presiden untuk warga terdampak COVID-19 yang merugikan negara sebesar Rp250 miliar. Menurutnya kasus tersebut perlu diteliti lebih jauh mengingat prosedur pendistribusian ...

  6. Jun 24, 2024 · JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR memutuskan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang juga anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, terbukti melanggar etik atas pernyataannya yang menyebut seluruh fraksi partai politik di DPR setuju untuk mengamendemen konstitusi. Atas pelanggaran kode etik tersebut ...

  7. Jun 7, 2024 · Ketua MPR Bambang Soesatyo. JAKARTA, KOMPAS — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo kembali menekankan bahwa wacana amendemen konstitusi masih menunggu persetujuan dari semua unsur pimpinan partai politik yang memiliki fraksi di parlemen.