Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. Jun 16, 2023 · “Artinya sejak dibacakan, putusan MK langsung berlaku,” kata Fahri melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (16/6). Pernyataan Fahri ini juga untuk menjawab pertanyaan publik soal apakah pimpinan KPK diperpanjang sesuai putusan MK atau tetap dilakukan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih pimpinan KPK yang baru.

  2. Apr 24, 2024 · Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak gugatan sengketa penetapan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon (paslon) 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menandakan kompetisi sudah usai.

  3. Oct 16, 2023 · TEMPO.CO, Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) soal gugatan batas usia capres -cawapres pada Senin, 16 Oktober 2023, mengejutkan banyak pihak. Putusan ini dianggap tragedi demokrasi. Dalam pembacaan sejumlah putusan di awal-awal sidang, MK menolak permohonan penurunan usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun.

  4. Jun 15, 2023 · Dengan putusan itu Menurut Fahri, para Hakim Konstituti masih memahami betul esensi dari demokrasi. "Hari ini kita bersyukur bahwa akhirnya para hakim kita, memahami betul dan masih memahami betul esensi dari demokrasi kita bahwa sistem pemilu terbuka adalah keniscayaan," sebut Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/6/2023).

  5. Fahri menyebut, ambang batas tersebut hanya membuat jarak dengan rakyat. Adapun Fahri merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan ambang batas parlemen 4 persen harus diubah sebelum 2029. "Jadi di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold, sebenarnya presidential threshold juga harus dihapuskan. Karena itulah ...

  6. Oct 20, 2023 · Fahri Hamzah merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres, menurutnya putusan itu harus dirayakan terutama kaum muda. Rabu, 19 Juni 2024 Halo,

  7. Jun 15, 2023 · Fahri meyakini MK akan memutuskan sistem Pemilu 2024 tetap terbuka, karena masyarakat demokrasi adalah masyarakat yang terbuka. "Membuat sistem tertutup adalah langkah awal mengembalikan Indonesia kepada masa kelam. Segelitir elite percaya, bahwa komunisme yang ada contoh suksesnya di negara lain bisa diadopsi.