Yahoo Cari Web

Hasil Pencarian

  1. May 14, 2023 · Dari 481 nama yang didaftarkan, salah satunya ada nama Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah.Nantinya Fahri akan maju dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) 1.

  2. Dec 5, 2023 · Bro Gamal maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gelora. Dia pun memberi contoh bahwa Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora, Fahri Hamzah, pernah berkata soal wakil rakyat harus ...

  3. Jan 14, 2024 · 2,522 likes, 2,621 comments - fahrihamzah on January 14, 2024: "FAHRI USULKAN SAID, SHAMSI, ANIES BIKIN PARTAI Apa kabar Bang Muhammad Said Didu dan Imam Shamsi Ali? Sehat selalu. Usul saya, Abang senior berdua nanti bikin partai sama Capres 01 (Anies Baswedan). Mulai dari bawah. Nikmat loh berjuang dari bawah itu. X Fahri Hamzah 13/01/24".

  4. Feb 8, 2024 · Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah (partaigelora.id) JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibra, Fahri Hamzah, menuding bahwa para guru besar yang lantang mengkritik keberpihakan Presiden Joko Widodo dalam masa kampanye ini partisan. Ia menyinggung masa mudanya berkuliah di ...

  5. Jan 16, 2024 · Mantan Wakil Ketua DPR RI itu optimistis Partai Gelora menjadi salah satu partai baru yang akan duduk di Senayan. "Partai Gelora menang, ketua DPR-nya itu Fahri Hamzah," ujarnya. Dilansir dari detikNews, survei terkait elektabilitas partai politik peserta Pemilu 2024 kembali dirilis oleh Indonesia Polling Stations (IPS). Dalam survei tersebut ...

  6. Sep 11, 2019 · Lika-liku Fahri Hamzah Dirikan Partai Gelora. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) menjawab pertanyaan media sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, 17 Juli 2018. Fahri mengatakan penyidik telah menaikkan status laporannya terhadap Sohibul Iman ke tahap penyidikan.

  7. Mar 2, 2024 · TEMPO/Febri Angga Palguna. TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold harus dihapuskan. Hal tersebut dia sampaikan setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan DPR harus merevisi aturan ambang batas parlemen 4 persen yang diatur dalam Pasal 414 ayat 2 UU Pemilu.